Pertemuan GPK Banjarbaru

Muskerwil PPP - Foto Antara News

Muskerwil PPP - Foto Antara News

Sukseskan Muskerwil I PPP Kalsel

DPC PPP Kota Banjarbaru ikut mensukseskan MUSKERWIL I PPP Kalsel
Tanggal 30 - 31 Agustus 2012

PPP: Jangan Perlakukan Rhoma Irama seperti Di zaman Orde Baru

JAKARTA- Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Arwani Thomafi mengungkapkan pemanggilan Rhoma Irama oleh Panwaslu DKI Jakarta terkait materi ceramah ramadhan di Masjid al-Isra, Duren Sawit, Jakarta merupakan upaya kriminalisasi kepada para mubaligh.


Peristiwa ini, kata dia, mengingatkan publik saat era Orde Baru dulu, di mana peran negara menjadi lembaga sensor terhadap setiap materi ceramah yang akan disampaikan ke publik.  Bedanya, saat ini pihak-pihak yang mengatasnamakan publik, menjadi alat sensor dan penekan kepada para mubaligh.

"Cara-cara ini harus ditolak," ungkap Arwani kepada Okezone, Kamis (9/8/2012).

PPP lanjut dia, mengecam keras kepada pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi kepada para muballigh. Peristiwa yang menimpa Rhoma menjadi preseden pertama dan terakhir.

"Kepada seluruh umat Islam, agar mewaspadai kepada setiap upaya untuk mengkerdilkan dakwah Islam di Indonesia," imbuhnya.

Sekretaris Fraksi PPP itu menilai kasus Rhoma Irama yang dikriminalisasi dengan dibawa ke Panwaslu ini harus dicermati secara kritis. Materi ceramah Rhoma tidak ada urusan dengan Pilkada DKI Jakarta dan tuduhan itu jelas salah sasaran. Rhoma ceramah dalam acara safari Ramadan. Wajar dan memang semestinya, dalam ceramah Ramadan menyampaikan ajaran dan tuntunan sesuai Alquran dan Al-Hadits.

"Oleh karenanya, kami mengimbau agar Panwaslu DKI Jakarta menghentikan proses pemeriksaan terhadap Rhoma. Secara substansi pemeriksaan ini salah sasaran," pungkasnya.

PPP Di atas PKS, PAN, PKB, Nasdem, dan Hanura

Survei CSIS yang dilansir Agustus ini menempatkan PPP di atas PKS, PAN, PKB, Nasdem, dan Hanura. Jadi, kader PPP yang terbujuk rayu Nasdem atau partai lain, bersiap-siaplah untuk gigit jari. Makanya, istiqamah bersama PPP.

VIVAnews - Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menemukan bahwa elektabilitas Partai Golkar di posisi teratas. Sementara, posisi kedua ditempati PDIP, dan menyusul Partai Demokrat pada urutan ketiga.

Peneliti CSIS, Philips Vermont, mengemukakan bahwa partai Golkar mendapat 18 persen suara, sementara PDIP 11,6 persen dan disusul partai Demokrat mendapat 11,1 persen. Sementara partai lainnya, seperti Gerindra mendapat 5,2 persen, PPP mendapat dukungan sebanyak 3 persen, PKB 2,8 persen, PKS 2,2 persen, PAN 2 persen.

Partai baru seperti Nasdem mendapat 1,6 persen. Perolehan Nasdem itu lebih tinggi dibandingkan dengan partai Hanura yang mendapat suara 1,5 persen.

Perolehan tiga partai teratas pada survei Juli 2012 ini, berbeda dengan hasil survei Januari 2012. Golkar dan PDIP, misalnya, cenderung naik. Golkar naik 7,5 persen dan PDIP sebanyak 3,8 persen dibanding hasil survei yang dilakukan pada Januari lalu. Sementara, Demokrat justru turun 1,5 persen.

Meski Golkar menempati posisi paling tinggi, Philips mengatakan, partai itu harus berhati-hati karena sebanyak 41 persen masyarakat belum menentukan pilihan pada partai manapun. "41 Persen yang belum memilih, ini kecenderungannya akan lari ke partai kecil-kecil," kata Philips di Gedung CSIS, Rabu 8 Agustus 2012.

Partai menengah seperti Gerindra, PPP, PKB, PKS, PAN, Nasdem dan Hanura, kata Philips masih memiliki kesempatan untuk merebut suara yang belum menentukan pilihan itu.

"Misalnya, PKS harus mengevaluasi diri, karena mesinnya tidak sebaik sebelumnya," kata Philips.

Hasil ini, didapat dari survei yang dilakukan pada 6-19 Juli 2012 di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Papua. "Wawancara tatap muka dilakukan di 32 provinsi, Papua saat itu dalam keadaan tidak kondusif, banyak penembakan dan lain-lain, secara statistik juga sangat kecil. Sehingga tidak kami ikutkan," kata dia.

Survei ini dilakukan dengan jumlah sampel 1.480. Dengan margin error 2,55 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Pemilihan responden ini dilakukan secara acak bertingkat, mulai dari kelurahan, RT dan kepala keluarga. Dengan perbandingan sampel desa-kota sebanyak 50-50 persen sesuai dengan data BPS terbaru 2011.

Sarimin Rejo Sasmito

Tokoh PPP Kec. Landasan Ulin & Liang Anggang

Pergantian Kelengkapan Dewan Banjarbaru

BANJARBARU - Kocok ulang perangkat dewan Kota Banjarbaru berjalan cukup alot. Karena banyaknya argumentasi hingga beberapa candaan berubah menjadi hal yang sangat sensitif. Dalam rangka pemutaran ulang posisi anggota dan ketua sebagai alat kelengkapan dewan dalam sidang pleno kemarin, sempat terjadi ketegangan antara beberapa anggota dewan dan juga para pimpinan dewan. Apalagi saat penetapan ulang anggota Badan Legislasi hingga merembet pada persoalan acuan undang-undang nomor 27 tahun 2009 yang mengatur tentang kelengkapan dewan.
"Kalau mengacu undang-undang jumlah anggota Banleg sesuai jumlah fraksi, berarti hanya 7 atau 8 orang. Tetapi kenapa jumlahnya menjadi 9 orang, ini artinya sudah melanggar undang-undang yang sudah ada," ucap Mahfud menguatkan argumennya.
Argumentasi tersebut langsung ditanggapi banyak anggota dewan yang lain, tak terkecuali wakil ketua, Iwan Budiman. Iwan mengatakan kalau apa yang dilakukan Mahfud seakan-akan tidak terima karena tidak mendapat jatah posisi. Tetapi setelah melakukan perdebatan yang alot dengan berbagai argumen ditetapkan Badan Legislasi tetap 9 orang.
“Hukum itu juga ada toleransi. Jadi apa yang dilakukan ini adalah kesepakatan yang sudah berjalan saat awal dewan. Kalau mau disoal kenapa tidak awal tahun yang lalu, kenapa baru saat ini. Jadi persoalan ini kan sebenarnya sudah jalan hanya memutar siapa yang menempati posisi baru saja,” ujar Iwan Budiman yang diamini oleh Arie Sophian dan Joko Triono.
Sementara itu dari pengamatan Radar Banjarmasin orang-orang yang menempati ketua komisi ataupun pimpinan lainnya seperti Badan Kehormatan (BK) seperti yang sudah diprediksi sebelumnya. Sebut saja Sarimin Rejo Sasmito dari PPP yang diprediksi dari awal akan menjadi ketua BK akhirnya benar-benar menempati posisi itu. Berkembang juga PPP yang menempati dua posisi sebagai ketua BK dan ketua Komisi III sebagai awal perpecahan kelompok 16.
Terpisah seusai rapat pleno kocok ulang kelengkapan dewan, Ketua DPRD Kota Banjarbaru mengatakan panasnya dinamika politik adalah hal yang wajar. Ia juga mengatakan kalau hal semacam itu sudah menjadi hal biasa di setiap perputaran kelengkapan dewan setiap 2,5 tahun. Arie juga mengatakan walaupun saat rapat pleno muncul berbagai argumen yang menimbulkan emosi tetapi pada akhirnya tetap saja akan bersatu.
“Kegiatan kocok ulang ini memang diatur oleh undang-undang setiap 2,5 tahun sekali. Hari ini rotasi ketua dan juga anggota sudah selesai dalam satu hari, mereka akan dilantik pada hari Jumat lusa. Jadi setelah mereka nanti dilantik artinya pimpinan baru akan menempati posisinya,” terangnya.(sur/by/abj) Sumber : http://www.radarbanjarmasin.co.id