Kalender 2013
Kamis, 27 Desember 2012
Kamis, 13 Desember 2012
DPC PPP Kota banjarbaru
DPC PPP Kota Banjarbaru
"PPP Rumah Besar Umat Islam"
DPC PPP Kota Banjarbaru
Mengucapkan :
"Selamat Datang Jamah Haji Kalsel"
DPC PPP Kota Banjarbaru
Mengucapkan :
"Selamat Datang Rombongan KPUD Kota Banjarbaru
dalam Verifikasi Faktual PPP Banjarbaru"
Sabtu, 25 Agustus 2012
Jumat, 24 Agustus 2012
Sukseskan Muskerwil I PPP Kalsel
Tanggal 30 - 31 Agustus 2012
PPP: Jangan Perlakukan Rhoma Irama seperti Di zaman Orde Baru
JAKARTA-
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Arwani Thomafi
mengungkapkan pemanggilan Rhoma Irama oleh Panwaslu DKI Jakarta terkait
materi ceramah ramadhan di Masjid al-Isra, Duren Sawit, Jakarta
merupakan upaya kriminalisasi kepada para mubaligh.
Peristiwa ini, kata dia, mengingatkan publik saat era Orde Baru dulu, di mana peran negara menjadi lembaga sensor terhadap setiap materi ceramah yang akan disampaikan ke publik. Bedanya, saat ini pihak-pihak yang mengatasnamakan publik, menjadi alat sensor dan penekan kepada para mubaligh.
"Cara-cara ini harus ditolak," ungkap Arwani kepada Okezone, Kamis (9/8/2012).
PPP lanjut dia, mengecam keras kepada pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi kepada para muballigh. Peristiwa yang menimpa Rhoma menjadi preseden pertama dan terakhir.
"Kepada seluruh umat Islam, agar mewaspadai kepada setiap upaya untuk mengkerdilkan dakwah Islam di Indonesia," imbuhnya.
Sekretaris Fraksi PPP itu menilai kasus Rhoma Irama yang dikriminalisasi dengan dibawa ke Panwaslu ini harus dicermati secara kritis. Materi ceramah Rhoma tidak ada urusan dengan Pilkada DKI Jakarta dan tuduhan itu jelas salah sasaran. Rhoma ceramah dalam acara safari Ramadan. Wajar dan memang semestinya, dalam ceramah Ramadan menyampaikan ajaran dan tuntunan sesuai Alquran dan Al-Hadits.
"Oleh karenanya, kami mengimbau agar Panwaslu DKI Jakarta menghentikan proses pemeriksaan terhadap Rhoma. Secara substansi pemeriksaan ini salah sasaran," pungkasnya.
Peristiwa ini, kata dia, mengingatkan publik saat era Orde Baru dulu, di mana peran negara menjadi lembaga sensor terhadap setiap materi ceramah yang akan disampaikan ke publik. Bedanya, saat ini pihak-pihak yang mengatasnamakan publik, menjadi alat sensor dan penekan kepada para mubaligh.
"Cara-cara ini harus ditolak," ungkap Arwani kepada Okezone, Kamis (9/8/2012).
PPP lanjut dia, mengecam keras kepada pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi kepada para muballigh. Peristiwa yang menimpa Rhoma menjadi preseden pertama dan terakhir.
"Kepada seluruh umat Islam, agar mewaspadai kepada setiap upaya untuk mengkerdilkan dakwah Islam di Indonesia," imbuhnya.
Sekretaris Fraksi PPP itu menilai kasus Rhoma Irama yang dikriminalisasi dengan dibawa ke Panwaslu ini harus dicermati secara kritis. Materi ceramah Rhoma tidak ada urusan dengan Pilkada DKI Jakarta dan tuduhan itu jelas salah sasaran. Rhoma ceramah dalam acara safari Ramadan. Wajar dan memang semestinya, dalam ceramah Ramadan menyampaikan ajaran dan tuntunan sesuai Alquran dan Al-Hadits.
"Oleh karenanya, kami mengimbau agar Panwaslu DKI Jakarta menghentikan proses pemeriksaan terhadap Rhoma. Secara substansi pemeriksaan ini salah sasaran," pungkasnya.
PPP Di atas PKS, PAN, PKB, Nasdem, dan Hanura
Survei CSIS yang dilansir
Agustus ini menempatkan PPP di atas PKS, PAN, PKB, Nasdem, dan Hanura.
Jadi, kader PPP yang terbujuk rayu Nasdem atau partai lain,
bersiap-siaplah untuk gigit jari. Makanya, istiqamah bersama PPP.
VIVAnews -
Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menemukan
bahwa elektabilitas Partai Golkar di posisi teratas. Sementara, posisi
kedua ditempati PDIP, dan menyusul Partai Demokrat pada urutan ketiga.
Peneliti CSIS, Philips Vermont, mengemukakan bahwa partai Golkar mendapat 18 persen suara, sementara PDIP 11,6 persen dan disusul partai Demokrat mendapat 11,1 persen. Sementara partai lainnya, seperti Gerindra mendapat 5,2 persen, PPP mendapat dukungan sebanyak 3 persen, PKB 2,8 persen, PKS 2,2 persen, PAN 2 persen.
Partai baru seperti Nasdem mendapat 1,6 persen. Perolehan Nasdem itu lebih tinggi dibandingkan dengan partai Hanura yang mendapat suara 1,5 persen.
Perolehan tiga partai
teratas pada survei Juli 2012 ini, berbeda dengan hasil survei Januari
2012. Golkar dan PDIP, misalnya, cenderung naik. Golkar naik 7,5 persen
dan PDIP sebanyak 3,8 persen dibanding hasil survei yang dilakukan pada
Januari lalu. Sementara, Demokrat justru turun 1,5 persen.
Meski Golkar menempati posisi paling tinggi, Philips mengatakan, partai itu harus berhati-hati karena sebanyak 41 persen masyarakat belum menentukan pilihan pada partai manapun. "41 Persen yang belum memilih, ini kecenderungannya akan lari ke partai kecil-kecil," kata Philips di Gedung CSIS, Rabu 8 Agustus 2012.
Partai menengah seperti Gerindra, PPP, PKB, PKS, PAN, Nasdem dan Hanura, kata Philips masih memiliki kesempatan untuk merebut suara yang belum menentukan pilihan itu.
"Misalnya, PKS harus mengevaluasi diri, karena mesinnya tidak sebaik sebelumnya," kata Philips.
Hasil ini, didapat dari survei yang dilakukan pada 6-19 Juli 2012 di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Papua. "Wawancara tatap muka dilakukan di 32 provinsi, Papua saat itu dalam keadaan tidak kondusif, banyak penembakan dan lain-lain, secara statistik juga sangat kecil. Sehingga tidak kami ikutkan," kata dia.
Survei ini dilakukan dengan jumlah sampel 1.480. Dengan margin error 2,55 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Pemilihan responden ini dilakukan secara acak bertingkat, mulai dari kelurahan, RT dan kepala keluarga. Dengan perbandingan sampel desa-kota sebanyak 50-50 persen sesuai dengan data BPS terbaru 2011.
Meski Golkar menempati posisi paling tinggi, Philips mengatakan, partai itu harus berhati-hati karena sebanyak 41 persen masyarakat belum menentukan pilihan pada partai manapun. "41 Persen yang belum memilih, ini kecenderungannya akan lari ke partai kecil-kecil," kata Philips di Gedung CSIS, Rabu 8 Agustus 2012.
Partai menengah seperti Gerindra, PPP, PKB, PKS, PAN, Nasdem dan Hanura, kata Philips masih memiliki kesempatan untuk merebut suara yang belum menentukan pilihan itu.
"Misalnya, PKS harus mengevaluasi diri, karena mesinnya tidak sebaik sebelumnya," kata Philips.
Hasil ini, didapat dari survei yang dilakukan pada 6-19 Juli 2012 di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Papua. "Wawancara tatap muka dilakukan di 32 provinsi, Papua saat itu dalam keadaan tidak kondusif, banyak penembakan dan lain-lain, secara statistik juga sangat kecil. Sehingga tidak kami ikutkan," kata dia.
Survei ini dilakukan dengan jumlah sampel 1.480. Dengan margin error 2,55 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Pemilihan responden ini dilakukan secara acak bertingkat, mulai dari kelurahan, RT dan kepala keluarga. Dengan perbandingan sampel desa-kota sebanyak 50-50 persen sesuai dengan data BPS terbaru 2011.
Kamis, 23 Agustus 2012
Pergantian Kelengkapan Dewan Banjarbaru
BANJARBARU - Kocok ulang perangkat dewan Kota Banjarbaru berjalan cukup alot. Karena banyaknya argumentasi hingga beberapa candaan berubah menjadi hal yang sangat sensitif. Dalam rangka pemutaran ulang posisi anggota dan ketua sebagai alat kelengkapan dewan dalam sidang pleno kemarin, sempat terjadi ketegangan antara beberapa anggota dewan dan juga para pimpinan dewan. Apalagi saat penetapan ulang anggota Badan Legislasi hingga merembet pada persoalan acuan undang-undang nomor 27 tahun 2009 yang mengatur tentang kelengkapan dewan.
"Kalau mengacu undang-undang jumlah anggota Banleg sesuai jumlah fraksi, berarti hanya 7 atau 8 orang. Tetapi kenapa jumlahnya menjadi 9 orang, ini artinya sudah melanggar undang-undang yang sudah ada," ucap Mahfud menguatkan argumennya.
Argumentasi tersebut langsung ditanggapi banyak anggota dewan yang lain, tak terkecuali wakil ketua, Iwan Budiman. Iwan mengatakan kalau apa yang dilakukan Mahfud seakan-akan tidak terima karena tidak mendapat jatah posisi. Tetapi setelah melakukan perdebatan yang alot dengan berbagai argumen ditetapkan Badan Legislasi tetap 9 orang.
“Hukum itu juga ada toleransi. Jadi apa yang dilakukan ini adalah kesepakatan yang sudah berjalan saat awal dewan. Kalau mau disoal kenapa tidak awal tahun yang lalu, kenapa baru saat ini. Jadi persoalan ini kan sebenarnya sudah jalan hanya memutar siapa yang menempati posisi baru saja,” ujar Iwan Budiman yang diamini oleh Arie Sophian dan Joko Triono.
Sementara itu dari pengamatan Radar Banjarmasin orang-orang yang menempati ketua komisi ataupun pimpinan lainnya seperti Badan Kehormatan (BK) seperti yang sudah diprediksi sebelumnya. Sebut saja Sarimin Rejo Sasmito dari PPP yang diprediksi dari awal akan menjadi ketua BK akhirnya benar-benar menempati posisi itu. Berkembang juga PPP yang menempati dua posisi sebagai ketua BK dan ketua Komisi III sebagai awal perpecahan kelompok 16.
Terpisah seusai rapat pleno kocok ulang kelengkapan dewan, Ketua DPRD Kota Banjarbaru mengatakan panasnya dinamika politik adalah hal yang wajar. Ia juga mengatakan kalau hal semacam itu sudah menjadi hal biasa di setiap perputaran kelengkapan dewan setiap 2,5 tahun. Arie juga mengatakan walaupun saat rapat pleno muncul berbagai argumen yang menimbulkan emosi tetapi pada akhirnya tetap saja akan bersatu.
“Kegiatan kocok ulang ini memang diatur oleh undang-undang setiap 2,5 tahun sekali. Hari ini rotasi ketua dan juga anggota sudah selesai dalam satu hari, mereka akan dilantik pada hari Jumat lusa. Jadi setelah mereka nanti dilantik artinya pimpinan baru akan menempati posisinya,” terangnya.(sur/by/abj) Sumber : http://www.radarbanjarmasin.co.id
Sentil Dampak Negatif Tanglong
“Kami mendukung jika agenda tanglong digelar di luar bulan Ramadan,”
BANJARB ARU – Hiruk pikuk dampak gelaran Tanglong Banjarbaru yang sempat menimbulkan korban jiwa dan terluka bakar, pada Bulan Ramadan tadi , ternyatamenjadi perhatian serius Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Kalimantan Selatan, Aditya Mufti Ariffin.
Pelbagai keluhan masyarakat terkait dampak acara tersebut membuatnya ikut prihatin. “Katanya dalam agenda tanglong di Banjarbaru ada banyak korban, kecelakaan lalu lintas, bahkan katanya ada yang meninggal,” ujarnya saat menyampaikan sambutan dalam gelaran silaturahmi DPC PPP Banjarbaru di Masjid Isra Jalan RO Ulin Banjarbaru belum lama tadi.
Hal itupun sangat disayangkan oleh Ketua DPC PPP Banjarbaru ini. Makanya ia mendukung sejumlah usul dari masyarakat agar agenda tanglong tidak lagi digelar saat bulan Ramadan. “Kami mendukung jika agenda tanglong digelar di luar bulan Ramadan,” katanya.
Saran dan masukan yang diberikan putra Gubernur Kalimantan Selatan itupun ditanggapi serius Walikota Banjarbaru Ruzaidin Noor yang juga berhadir dalam acara silaturahmi tersebut. Ia berjanji bakal merumuskan kembali agenda rutin setiap tahun itu. ”Nanti akan kami rumuskan lagi,” ujarnya.
Perumusan agenda tanglong itu memang sangat penting, pasalnya tahun depan rencananya agenda bakal digelar bertarap nasional dan akan dilaksanakan di Kota Banjarbaru.
Sekadar diketahui, ada dua orang melayang akibat kecelakaan lalu lintas di malam tanglong. Sementara itu, kerusakan sendiri terjadi di sekitar median jalan depan kampus Unlam. Tanaman hias di median hangus terbakar dan ada juga yang mati akibat diinjak. Pantauan Radar Banjarmasin hingga Minggu (4/9) kemarin, belum ada terlihat penghijauan kembali di atas median jalan itu. (mat/yn/abj) sumber : http://www.radarbanjarmasin.co.id
Rabu, 22 Agustus 2012
selamat idul fitri 1433 H
PPP Kec. Land. Ulin dan liang Anggang
mengucapkan :
Minal aidzin wal faidzin
"mohon ma'af lahir dan bathin"
Senin, 20 Agustus 2012
Asal muasal
Ketua Umum
Jabatan ketua umum pada awalnya berbentuk presidium yang terdiri dari KH Idham Chalid sebagai Presiden Partai serta Mintaredja, Thayeb Gobel, Rusli Halil, dan Masykur sebagai wakil presiden partai.- M. Syafaat Mintaredja (5 Januari 1973-1978).
- H. Djailani Naro (1978-1989).
- Ismail Hassan Metareum (1989-1998).
- Hamzah Haz (1998-2007). Pada 2001, Hamzah terpilih sebagai wakil presiden lewat suara majelis di Sidang Istimewa MPR tahun 2001. Dalam Pemilu Presiden 2004, PPP mencalonkan Hamzah Haz sebagai calon presiden, berpasangan dengan Agum Gumelar sebagai calon wakil presiden. Perolehan suara pasangan ini, sampai saat-saat terakhir penghitungan suara, hanya mencapai sekitar 3 persen.
- Suryadharma Ali (2007-).
Langganan:
Postingan (Atom)